PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILLIHAN UMUM 2024 DI KABUPATEN PASAMAN BARAT
Tinjauan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
Keywords:
General Election (Pemilu), Violations,, Campaign PropsAbstract
With the General Election, people can take part in determining the direction of the State. Elections are organised by the General Election Commission (KPU) which is then assisted by the Election Supervisory Body (BAWASLU) to create elections in accordance with what is mandated by the Legislation. General elections cannot be separated from the regulations that must be obeyed so that the implementation of elections can run in an orderly manner, but in fact the implementation of elections has not been running with what is mandated by the Legislation, the campaign period is very much found violations in the field, especially regarding the installation of Campaign Props that violate the rules, West Pasaman Bawaslu found 1560 violations regarding the installation of Campaign Props which must be followed up in order to create clean elections from all violations, especially regarding the installation of violating Campaign Props. The law enforcement carried out by Bawaslu Pasaman Barat includes giving sanctions of reprimand and taking action against violations by disciplining campaign props, while this research method uses empirical juridical by paying attention to the implementation of laws or rules in the field and the implementation of elections in West Pasaman Regency.
References
Chrisdayanty, Febry Dpr, Dpd penanganan pelanggaran kampanye pemilihan umum anggota dan Dprd .2014.
Data Bawaslu Pasaman Barat 2024
Fadhlin Ade Candra , Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia, Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyaraka, 2021. Vol 1 No 1
Furqan Adillah, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Di Kota Banda Aceh Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, (Banda Aceh, Universitas Islam Negri Ar-Raniry,2023)
Lampiran Penjelasan UU Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Partai Politik
Mhd. Taufiqurrahman,(2022) Integritas Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Mewujudkan Pemilu Berkualitas Dan Bermartabat, Jurnal Darma Agung, Vol. 30, No. 2,
Mukhlis,2023,Sistem Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia,jurnal Educan Media, Vol. 02, Hal 10
Oksya Salma Asyifa, Analisis Empiris Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Di Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol 2 No 10, 2024, hlm. 8, di Akses Melalui https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/2476/2327 Pada Tanggal 23 April 2024.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 34 ayat 2
Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.
Rahmatunnisa,M., mengapa integritas pemilu penting, jurnal bawaslu ISSN 2443-2539, 2017. Vol. 3 No 1,
Rudi santoso, Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas,jurnal Nizham, 2019. Vol. 7.
Vera dewi lestari (2024), Media Sosial Sebagai Alat Kampanye Pemilu 2024: Perspektif Pengguna Tiktok, Jurnal Komunikasi Nusantara, Vol 6, No 1
Fajlurrahman Jurdi, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 204
Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara, .Jakarta: FH UI. 1983.
Ali Murtopo, Strategi Pembangunan Nasional, (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1981), hlm.179-190
Gun Heryanto, Komunikasi Politik Sebuah pengantar, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hlm. 8
HasyimَAsy’ari,َPelanggaran Administratif Pemilu Dan Sengketa Proses Pemilu, .Jakarta: Komisi Pemilihan Umum. 2022.
Satjipto Rahadjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, .Yogyakarta, Genta Publishing, 2009.
Ahmad Nadir, Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia, Malang : Averroes Press, 2005
Samsudin. Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi, .Bogor: Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, 2019.
Downloads
Submitted
Published
How to Cite
Issue
Section
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under Attribution-ShareAlike 4.0 International that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
- This license requires that reusers give credit to the creator. It allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format, even for commercial purposes.
Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law © 2018 by Auhtor is licensed under CC BY-SA 4.0
